Sukabumi  Pantau Terkini, Walaupun kondisi Madrasah pada umumnya morat marit, alias tidak memiliki alat untuk menyelenggarakan kegiatan UNBK, ratusan Madrsah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk tahun Pelajaran 2018/2019 siap mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dengan memperhatikan peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, tentang Penilaian hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian hasil Belajar oleh Pemerintah, pada pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, “Pelaksanaan UN diutamakan melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).”


Kepala Madrasah Tsanawiyah yang ada di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi yang tidak mau disebut namanya, melalui pesan Whats App Messenger  kepada awak media Pantau Terkini menyampaikan “Solusi terbaik dengan perinsif azas keadilan hal diwajibkannya UNBK bagi Madrasah Tsanawiyah Swasta agar pihak Seksi Pendidikan Madrasah/Kemenag Wajib mensubsidi Server maximal mulai tahun pelajaran 2019/2020 atau mulai tahun pelajaran sekarang 2018/2019, itu baru adil dan enak kedua belah pihak, demikian untuk dijadikan perhatian serius,” ungkapnya


Ditemui diruang kerjanya wakabid Kurikulum MA Peduli Lingkungan Hidup (Heni Rohaeni, S.PdI), ketika ditanya tentang kesiapan UNBK, kepada awak Media Pantau Terkini menjelaskan, “Kami selalu siap mengikuti kegiatan UNBK walaupun kondisi Madrasah kami termasuk kategori Madrasah Swasta yang boleh dikatakan serba kekurangan, tahun pelajaran 2017/2018 kami menyelenggarakan UNBK yang pertamakalinya dengan peralatan yang serba dapat pinjam, hasilnya Alhamdulillah sukses, dan Alhamdulillah UNBK tahun pelajaran sekarang 2018/2019 kami mungkin bisa menyelenggarakan UNBK dengan peralatan dapat beli sendiri, namun uang yang kami peroleh dapat pinjaman dari pihak lain, tapi hal itu ga masalah bagi kami yang penting kami dapat menyelenggarakan UNBK dengan baik, demi generasi Bangsa yang bermartabat.” Imbuhnya


“Serba dilematis, dilaksanakan terbatas anggaran tidak dilaksanakan jatuh reputasi, bagai mana tidak kalu kita perhatikan Sekolah-Sekolah swasta pada umumnya kondisinya serba pas pasan apa lagi sekolah yang ada di Pedesaan, mereka seolah olah digiring untuk mengikuti teknologi digital yang kondisi geografisnya tidak mendukung, contoh signal yang diterima masing-masing tempat tidak sama bahkan ada banyak diantara sekolah yang menerima signal timbul tenggelam, tidak menutup kemungkinan yang blank pun ada, peralatan yang dimiliki tidak memadai (Komputer, Genset, Stabilizer, Modem dll), hal itu patut jadi pertimbangan bagi para penentu kebijakan, paling tidak Pemerintah secepatnya memberikan bantuan berupa peralatan UNBK bagi Sekolah-Sekolah Swasta yang membutuhkan, jangan biarkan Sekolah-Sekolah terjerat dengan hutang biaya penyelenggaraan UNBK,” demikian disampaikan Eddy Faitsal Tagor Harahap selaku pemerhati Pendidikan.(usep)