PANTAU TERKINI.CO.ID,WAJO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD )Kabupaten
wajo akan mengawal usulan masyarakat skala prioritas yang disampaikan dalam
Musyawarah Rencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pitumpanua
tahun 2018. Hal ini dikatakan oleh anggota DPRD asal daerah pemilihan (Dapil)
III, Dra. Hj. HUSNI HS dan Hj. HASNA HN ketika menghadiri kegiatan
Musrenbang di Kecamatan Pitumpanua, Senin (5/2/2018).
Dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Wajo Dra. Hj. HUSNI HS, bahwa
saat ini tahapan musrenbang sudah mulai dilaksanakan ditingkat kecamatan. Usulan
dari masyarakat yang disampaikan setiap kepala kampung, mulai dari musrenbang
tingkat desa, sampai tingkat kecamatan cukup banyak,kata Hj.Husni
Untuk itu, Hj. Husni mengaku bersama anggota dewan lainnya akan
berupaya mengawal usulan prioritas yang disampaikan dari bawah agar bisa
diakomodir di tahun anggaran 2019 mendatang,ucapnya
“Saya pastikan anggota dewan yang hadir dalam kesempatan ini, berkomitmen
bahwa selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak, akan didukung,” jelas
Hj.Husni
Dikesempatan yang sama, Hj. HASNA HN , mengajak seluruh elemen
masyarakat ikut mengawal agar apa yang diusulkan bisa terealisasi. Untuk ikut
mengawal terhadap apa yang diusulkan masyarakat dalam musrenbang , apa yang perlu
dilakukan. Sebab, ia menilai, tidak semua usulan bisa terealisasi, mengingat
anggaran pemerintah yang masih terbatas,tuturnya
Sementara ketua DPRD Kabupaten Wajo, H. MUH. YUNUS PANAUNGI, SH,
mengatakan dewan juga akan melihat usulan yang masuk skala prioritas sehingga
tidak melenceng dari visi dan misi Pemkab Wajo. Melalui musrenbang ini,
berbagai program dan kegiatan yang disepakati akan diakomodir dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019.
“Yang saya tahu di DPRD, tidak pernah mencoret usulan Musrenbang, kita tetap
berkomitmen, apa yang diusulkan dari masyarakat,jika itu skala prioritas dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dinas terkait. Kami tetap komitmen, apalagi
yang berkaitan dengan masalah jembatan, jalan dan sebagainya,” tegas HM.Yunus Panaungi
Ditambahkannya, guna melaksanakan pembangunan sebuah kampung, diakui oleh Politisi
Senior partai Golkar ,bahwa tidak bisa
dilakukan dengan cara cepat alias instan. Melainkan, dibutuhkan proses yang
cukup panjang, untuk itu, pemerintah daerah berpikir bagaimana mendekatkan anggaran
langsung ke masyarakat,tutupnya(HUMAS DAN PROTOKOLER DPRD KABUPATEN WAJO)
0 Comments